Free Opinion

OMNIBUS LAW INI MAU BIKIN INDONESIA JADI NEGARA APA SIH ?

Nama : Dwi Rahayu

NIM    : 201910050311158

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Malang

 

        Dalam waktu belakangan ini, Omnibus Law memicu banyak perdebatan di tingkat nasional. Sebenarnya apa sih Omnibus Law itu ?. Omnibus Law adalah aturan baru yang sengaja dibikin untuk menggantikan aturan-aturan yang ada sebelumnya atau bisa juga disebut suatu Undang-Undang ( UU ) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Omnibus Law juga dikenal dengan omnibus bill. Konsep ini sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Secara proses pembuatan, pakar hukum menyebut bahwa tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada umumnya. Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait. Jadi, dapat dikatakan Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum ( umbrella act ). Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dikatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian atau maupun secara keseluruhan.

        Menurut Jokowi, yang diliput dalam Kompas.com, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Jokowi mengatakan, Omnibus Law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbeli-belit  dan panjang. Kedua Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekositem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses pembuatan dan revisi UU. Bedanya sama aturan bukan omnibus, yang bukan omnibus fokus mengurusi satu hal dalam satu undang-undang, kalau yang omnibus, dia mengatur banyak hal dalam satu undang-undang saja.
Sebenarnya Omnibus Law ini ditargetkan bisa dibahas di Desember 2019, draff RUU Omnibus Law molor dan baru secara resmi diserahkan pemerintah pada DPR untuk dibahas pada pekan lalu.

        Indonesia juga sudah mulai mendesign pembuatan Omnibus Law yang kabarnya akan terbit, namun masih ada kekhawatiran hal ini akan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi ini tentunya akan menjadi kajian menarik para ahli Hukum, tentang bagaimana membuat Omnibus Law yang jelas, taat terhadap hierarki peraturan, dan menjamin kepastian hukum. Jika Omnibus Law ini dibuat, dia akan jadi satu-satu nya rujukan, mengalahkan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Itulah sebabnya dia sangat kuat dan disebut juga UU Sapu Jagad karena kehadirannya menyapu jagad raya yang ada sebelumnya. Omnibus Law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat, Omnibus Law sudah kerap kali dipakai sebagai UU lintas sektor. Ini membuat pengesahan Omnibus Law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus. Mengapa harus ada Omnibus Law? Karena menurut orang yang mempunyai ide membuat aturan ini , aturan yang ada sebelumnya dianggap terlalu kaku dan menghambat kedatangan investor yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

        Nah, istilah hukum tersebut belakangan ini sedang marak dibicarakan di Indonesia . Pasalnya, pemerintah Indonesia menyusun Omnibus Law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

        Dan yang jadi masalah saat ini Omnibus Law ini kotroversional bagi beberapa pihak. Jadinya bikin berantem orang yang menolak undang-undang itu disahkan. Bagi pekerja, aturan ini merugikan karena banyak hak buruh yang tercabut.

        Ketika mencuat issue rencana revisi UU No. 13/2003, hampir sebagian serikat pekerja / serikat buruh langsung meradang dan segera menyatakan penolakan atas rencana revisi tersebut. Meski belum menjelaskan poin-poin apa yang hendak diubah dari UU Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law ini, tapi issue yang beredar deras menyebutkan bahwa yang akan direvisi adalah seperti : ketentuan upah minimum, labour supply ( banyak orang menyebutnya outsourcing ) , TKA, besaran pesangon, jam kerja, dan sanksi ( terutama sanksi pidana bagi pengusaha ) . Karena ketentuan-ketentuan tersebut menurut Pemerintah, KADIN, dan APINDO adalah yang temasuk penghambat masuknya investasi dari luar negeri. Karena revisi UUK No. 13/2003 ditujukan untuk memberi kemudahan bagi masuknya investasi, maka bisa saja revisi tersebut merambah hingga ke ketentuan Mogok Kerja yang mesti lebih dipersulit dan diberikan sanksi yang berat termasuk pidana denda dan kurungan, PKWT yang lebih bebas tanpa batas, penyederhanaan proses PHK, jumlah pesangon yang diturunkan, diperluasnya pekerjaan yang menggunakan sistem kontrak dan alih daya yang bikin mereka rentan diputus kontrak begitu saja, penghapusan cuti panjang, cuti haid, dan lain sebagainya. Sementara bagi pengusaha dan investor, aturan ini menguntungkan karena mereka tidak harus menanggung resiko dari apa yang ditakutkan oleh para pekerja. Dan disini terlihat sekali kalau pengusaha dan investor lebih banyak diuntungkan dengan adanya aturan ini.