Free Opinion

PERBEDAAN PENANGANAN COVID- 19 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Nama : Ilham Wanda Firmansyah

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

      Setahun terakhir ( mulai 17/11 19) dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru ( covid-19) sebelum virus ini muncul dunia juga pernah diguncangkan oleh virus yang mematikan seperti virus spanyol, flu babi, e- bola dan lainnya serta virus sars. Virus sars muncul pertama kali di kota Tiongkok, Cina  dan kini Cina berulah lagi. Covid -19 muncul pertamakali dikota Wuan, Cina .Dipertengahan 2003 virus Sars muali mengilang semoga virus covid -19 juga segera menghialng seperti virus sars.

      Covid-19 pertama kali menyebar di Indonesia pada tanggal  2 maret 2020 . penyebaran terjadi karena adanya turis yang masuk ke Indonesia untuk berlibur. Menyikapi hal ini melalui koferensi pers (30/3/20) pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan alat pendeteksi virus Rappid test kepada seluruh warga . Namun Pemerintah lebih focus di wilayah Pemerintahan Pusat hal ini dikarenakan kesadaran warga masih rendah  bahkan tidak heran bila banyak warga yang menyepelekan keadaan ini, mereka menganggap virus ini hanya main main.

      Selasa 31/3/20 Pemerintah Pusat Menerapkan PSBB yang diatur dalam PP No 21 tahun 2020 . Namun nyatanya hingga detik ini penerapan PSBB masih belum efektif, banyak warga yang masih melakukan aktifitasnya seperti biasa. Sehingga tidak heran bila di wilayah Pemerintahan Pusat warga yang terkena wabah Covid -19 terus meningkat hingga tembus 4.283 (Sabtu/5/20) kelonggaran PSBB ini diduga terjadi karena Pemerintah lebih memilih untuk memulihkan sector ekonomi. Memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya virus ini pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun hingga dibawah 5% dari semula yang mencapai 5,02%

      Menurut survey kepala BNPN sebanyak 68,6% warga bersikeras untuk mudik, tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Dengan kondisi yang terus seperti ini Pemerintah Daerah melakukan perketatan PSBB, alasan Pemerintah Daerah untuk melakuakn perketatan PSBB antara lain banyaknya warga yang melanggar peraturan Pemerintah serta menjaga kesehatan warga karena jiwa lebih penting dari ekonomi.

      Jauh sebelum penerapan PSBB Pemerinah Daerah mengumumkan untuk melakukn isolasi diri selama 14 hari bagi warga yang telah melakuakn perjalanan diluar daerah. Dan peraturan ini sangat efisien untuk memberi waktu apakah orang tersebut positif Covid atau negatif agar tidak menularkan ke warga yang lain. Lalu untuk sector perawatan medis antara Pemerintah Pusat dan daerah tidak ada perbedaan hanya saja jumlah pasien Covid yang membedakan

      Bila segala upaya yang dilakuakan oleh Pemerintah baik pusat atau daerah tetap dilanggar maka solusinya pemerintah akan menetapkan perpanjangan PSBB, untuk itu dimohon kesadaran warga agar Indonesia lekas pulih, dan perekonomian bisa segera stabil.