Free Opinion

PEMBERLAKUAN ATURAN PSBB DI MALANG

Nama : Mahera Maharani

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Jurusan Ilmu Pemerintahan

 

 

      Sejumlah persiapan Pemerintah Malang Raya dilakukan guna memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, atau lebih dikenal dengan “PSBB” disertai dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan warga sudah disiapkan. Salah satunya persiapan tersebut dengan menyiapkan jalur yang digunakan untuk mengawasi keluar masuknya kendaraan di Kota Malang, Kab. Batu ataupun di Kab. Malang dengan cara memaksimalkan letak pos titik pemantauan atau pengawasan atau pemeriksaan di perbatasan antara kota dan kabupaten Malang. Pembatasan Sosial Berskala Besar di Malang Raya mulai diterapkan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Perlu diberlakukan buka satu jalur putar balik dipintu masuk Malang Raya yang nantinya akan digunakan polisi untuk mencegah atau memeriksa kendaraan warga dari luar kota yang akan memasuki malang di saat PSBB. Permberlakuan tersebut dimulai dari simulasi penyekatan kendaraan di pos perbatasan Kota dan Kab. Malang ataupun Kab. batu. Penyekatan atau pembatasan ini tidak pandang hulu, tidak ada yang dapat melakukan curang, semua kendaraan roda dua maupun roda empat yang berpelat nomor luar kota dihentikan oleh petugas yang nantinya akan ada pemeriksaan tertentu dengan pengendara kendaraan diminta untuk menunjukkan identitas serta dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui asal dan tujuan datang ke Malang Raya dikarenakan masih terdapat sejumlah kendaraan plat luar kota yang hendak melintas masuk ke Kota Malang. Juga kendaraan plat luar kota diperiksa identitasnya dan jika tidak bisa menunjukkan KTP Malang, para pengendara ini diberi teguran dan diminta putar balik ke daerah asal, bahkan dikenai sanksi.

      Terdapat aturan-aturan teknis di tiga daerah tersebut yang hampir sama yakni Perwali Kota Malang nomor 17 tahun 2020. Peraturan Wali Kota Batu nomor 48 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Malang nomor 16 tahun 2020 yang mengenai larangan, batasan, hak dan kewajiban sampai sanksi sesuai masing-masing perwali dan perbub yang salah satunya sanksi pelanggaran yang dilakukan warga. Pelanggar diberi teguran lisan maupun tertulis dan kemudian diberi sanksi lebih bersifat administrasi, penundaan pengurusan, penyitaan dokumen kependudukan dan SIM sampai dimasukkan rumah karantina yang beruguna sebagai strategi melawan penyebaran Corona Covid-19. Kebijakan yang dibuat untuk strategi melawan penyebaran virus tersebut diharapkan semua warga patuh selama 14 hari. Namun, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial kepada warga Kota Malang melalui PT Pos Indonesia pada awal bulan Mei sesuai dalam ketiga peraturan kepala daerah yang mengenai hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan hidup penduduk dengan bantuan tunai maupun bantuan pangan nontunai serta insentif keringanan pajak bagi pelaku usaha. Peraturan daerah tersebut bleum memuat jelas mekanisme penyalurannya lantaran akan diatur melalui peraturan tersendiri dan masih dipertanyakan warga. Dikarenakan data kependudukan belum jelas realisasi penyalurannya. Penyalurannya masih menunggu sampai seluruh bantuan dari pusat selesai disalurkan dengan sinkronisasi data terlebih dahulu agar tidak ada data ganda atau tidak tetap sasaran.

      Pemberlakuan PSBB pada aktivitas warga dipasarpun dilakukan dengan menerapkan ganjil genap di pasar tradisional yang telah disosialisasikan sebelum PSBB dilaksanakan. Pada aktivitas pasar tradisional di Malang Raya masih ramai di hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), salah satunya yaitu di Pasar Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sistem ganjil-genap tak dijalankan dengan hampir seluruh pedagang tetap membuka lapak dagangannya di Pasar Madyopuro, tidak ada sistem ganjil-genap dengan berjualan bersebelahan tanpa ada physical distancing atau jaga jarak. Telah tertempel nomor lapak ataupun los sesuai urutan yang ditetapkan pengelola pasar namun bomor-nomor ganjil ataupun genap semua tetap berjualan dan juga tidak semua pedagang memakai masker sesuai aturan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Disease 2019. Kondisi yang sama pula terlihat di pasar minggu Velodrome di sebelah barat pasar Madyopuro. Pedagang berjualan bersebelahan tanpa ada jarak. Menurut pedagang-pedagang tetap berjualan dikarenakan adanya peluang banyaknya pembeli pada akhir pekan ini.